Setelah lama dilarang, Ikhwanul Muslimin (IM) akhirnya boleh mendirikan partai politik. Partai politik Ikhwanul Muslim dinyatakan sah di Mesir menjelang pemilihan parlemen yang menentukan di negara itu.
IM Kairo mendirikan partai dan telah mendapat persetujuan untuk pembentukan Partai Kebebasan dan Keadilan (PKK). Nama parpol ini mengingatkan kita kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dalam hal gerakan sosial, PKS belajar dari IM, namun dalam kepartaian politik, IM dengan PKK-nya yang baru dibentuk, mengikuti jejak PKS. PKK Mesir mengikuti jejak PKS dan Partai Refah di Turki, yakni berjuang di jalan demokrasi, suatu sinyal kuat bahwa Islam menerima demokrasi.
Dalam hal gerakan sosial, PKS belajar dari IM, namun dalam kepartaian politik, IM dengan PKK-nya yang baru dibentuk, mengikuti jejak PKS. PKK Mesir mengikuti jejak PKS dan Partai Refah di Turki, yakni berjuang di jalan demokrasi, suatu sinyal kuat bahwa Islam menerima demokrasi.
“Ikhwanul memonitor perkembangan PKS di Indonesia pasca-otoriter Orde Baru dan kini IM mendirikan partai serupa,” kata aktivis Islam dan Direktur LSIK Umar Hamdani.
Ikhwanul Muslimin, gerakan yang terorganisir paling baik di Mesir, didirikan pada 1928, tetapi dinyatakan ilegal sejak 1954. Konstitusi Mesir melarang partai berdasarkan agama, kelas atau regional.
Islam Indonesia bukan lagi Islam yang berada di pinggiran, tetapi sudah menjadi bagian dari umat muslim dunia. Peran Islam di Asia Tenggara, dan peran Indonesia sangat besar menjadi penengah dalam penyelesaian konflik di kawasan Asia Tenggara.
Bukti mutakhir, jejak PKS diikuti oleh PKK di Mesir. Sesuatu hal yang bukan kebetulan, sebab aktivis IM di Mesir juga memonitor perkembangan Islam di Indonesia, negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia.
Prof Dr Ra`fat Asy Syaikh dari Liga Islam Dunia memandang perlu mengembangkan Islam yang moderat seperti juga yang diajarkan oleh Universitas Al Azhar Mesir maupun yang dikembangkan NU/Muhammadiyah di Indonesia.
Tapi di sisi lain, kata Syaikh, umat Islam hendaknya juga belajar dari sejarah kolonialisme dan menolak segala bentuk penjajahan dan ketidakadilan di zaman globalisasi ini.
Di masa orde lama Mesir, organisasi IM mengajukan calon-calon independen dalam pemilu untuk mengelak larangan rezim Mubarak di masa lalu. Calon independen dari kelompok IM itu memenangi hampir seperlima kursi parlemen pada pemilu 2005. Di Kairo, Komisi Urusan Kepartaian telah memberikan persetujuan untuk pembentukan Partai Kebebasan dan Keadilan.
Dewan Konsultatif Ikhwanul Muslimin juga mengumumkan pembentukan partai itu, yang datang sebulan setelah kelompok itu mengatakan, pihaknya hampir memiliki 9.000 anggota pendiri. Partai yang baru dibentuk ditetapkan untuk bertarung dalam pemilu dengan target menyabet setengah dari kursi parlemen pada September mendatang.
Komisi Urusan Partai Mesir, Senin (6/6), menetapkan tenggat waktu terakhir bagi Partai Kebebasan dan Keadilan yang dibentuk oleh Ikhwanul Muslimin untuk menjadi partai pertama yang dideklarasikan usai kejatuhan rezim Hosni Mubarak.
Partai Kebebasan dan Keadilan (PKK atau bahasa Arabnya FJP) secara resmi diakui sejak Senin (6/6/11) setelah memenuhi semua syarat yang ditetapkan dalam undang-undang pembentukan partai baru. Bahkan keputusan tersebut akan disahkan dalam lembaran negara dalam waktu sepuluh hari. PKK atau FJP dibentuk Ikhwanul Muslimin dan telah mengajukan pengesahan kepada komisi dua pekan lalu.
0 komentar:
Posting Komentar