13.18
PKS Barsel
JAKARTA - Kabar disusupinya partai politik
oleh kelompok Negara Islam Indonesia (NII) mulai mengemuka. Sejumlah
partai mulai bersuara membantah testimoni mantan Menteri Peningkatan
Produksi Negara Islam Indonesia (NII) Imam Supriyanto.
Bagaimana dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)? Sistem kaderisasi yang mapan, diklaim PKS mampu mencegah sel NII menyusup ke partai Islam moderat tersebut. "Kalau di PKS sudah tersaring dalam sistem kaderisasi kita. Kita tidak memberi tempat bagi pemikiran dan perilaku ekstrem seperti NII KW 9," kata Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal saat dihubungi wartawan, Selasa (3/5/2011).
Mustafa berharap, parpol lain memperketat pola kaderisasi agar ideologi menyimpang tidak mudah menyusup dalam keberadaan partai. "Kalau di PKS sistem pengkaderannya sudah mapan dan tidak rawan disusupi dari luar. Inilah menjadi PR besar agar partai politik memperbaiki kaderisasi partainya," sambungnya.
PKS sendiri menyesalkan lambannya pemerintah menindak NII yang diduga memiliki ajaran menyimpang. Padahal, lembaga resmi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah menyebut NII menyimpang. "Tapi kenapa tidak ada tindak lanjutnya. Seharusnya pemerintah memantau perkembangan di sana, jadi tidak jadi komoditas politik," pungkasnya.
(ram)
Bagaimana dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)? Sistem kaderisasi yang mapan, diklaim PKS mampu mencegah sel NII menyusup ke partai Islam moderat tersebut. "Kalau di PKS sudah tersaring dalam sistem kaderisasi kita. Kita tidak memberi tempat bagi pemikiran dan perilaku ekstrem seperti NII KW 9," kata Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal saat dihubungi wartawan, Selasa (3/5/2011).
Mustafa berharap, parpol lain memperketat pola kaderisasi agar ideologi menyimpang tidak mudah menyusup dalam keberadaan partai. "Kalau di PKS sistem pengkaderannya sudah mapan dan tidak rawan disusupi dari luar. Inilah menjadi PR besar agar partai politik memperbaiki kaderisasi partainya," sambungnya.
PKS sendiri menyesalkan lambannya pemerintah menindak NII yang diduga memiliki ajaran menyimpang. Padahal, lembaga resmi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah menyebut NII menyimpang. "Tapi kenapa tidak ada tindak lanjutnya. Seharusnya pemerintah memantau perkembangan di sana, jadi tidak jadi komoditas politik," pungkasnya.
(ram)
sumber : okezone.com
Posted in: Berita
0 komentar:
Posting Komentar