PKS Usul Reformasi Total DPR

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku prihatin dengan makin terpuruknya citra DPR. PKS pun mengambil inisiatif mengusulkan reformasi total DPR.

“Sorotan terhadap kinerja lembaga DPR untuk hal yang tidak terkait dengan tugas pokok yang diamanatkan UUDN RI 1945, membuat DPR mesti melakukan reformasi keparlemenan. Jangan sampai ada kesan, anggota dewan ikut cawe-cawe dalam urusan teknis seperti itu. Karena itu kita dorong penguatan DPR ini supaya lebih efektif,” ujar Sekjen PKS, Anis Matta, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5/2011).

Pandangan senada disampaikan Sekretaris FPKS DPR, Abdul Hakim. Reformasi yang diusulkan PKS menyangkut badan-badan di DPR seperti Badan Urusan Rumah Tangga DPR. FPKS mengusulkan BURT dirasionalisasi menjadi lembaga setara Kelompok Kerja atau Pokja dibawah Pimpinan DPR. Sehingga BURT DPR makin efektif melaksanakan fungsi dan tugasnya.

“Keanggotaan Pokja ini pun cukup 9 orang mewakili 9 Fraksi, tidak seperti saat ini yang jumlahnya mencapai lebih dari 50 orang. Rasionalisasi ini, menemukan konteksnya karena di tahun Anggaran 2011, lembaga tinggi DPR menyerap hanya 0,2% dari total APBN,” tutur anggota DPR dari Daerah Pemilihan Lampung 2 tersebut.

Secara bersamaan Fraksi PKS mengusulkan penguatan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN di DPR. Alasan FPKS, menurut Hakim, karena BAKN merupakan lembaga yang diamanatkan UUDN RI 1945.

“Namun justru kurang merepresentasikan fungsi pengawasan DPR secara maksimal terhadap anggaran negara yang mencapai Rp 1.229,5 Triliun. Idenya, untuk memperkuat fungsi pengawasan anggaran, selain diperkuat lembaganya maka keanggotaannya pun mesti diperluas menjadi setingkat Pansus. Kami mengusulkan ada tigapuluh perwakilan yang mewakili secara proporsional dari sembilan fraksi yang ada di DPR RI,” jelasnya.

Fraksi PKS DPR juga mendesak Pimpinan DP RI segera memprioritaskan pembahasan Revisi UU No 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pembahasan Tata Tertib DPR RI. Fraksi PKS DPR RI juga akan membentuk Tim Reformasi Parlemen yang tugasnya adalah mengawal pelaksanaan agenda reformasi di DPR RI.

“Saya sebagai Sekretaris Fraksi, sekaligus ditunjuk oleh pimpinan untuk mengetuai Tim ini,” tandasnya.

Posted in: Berita