18.35
PKS Barsel
"Secara etika dan fatsoen politik sangat tidak elok bila ada kader pindah-pindah parpol," ujar pengamat politik dari LSI, Burhanudin Muhtadi, kepada reporter detikcom, Senin (11/4/2011).
Aksi pindah parpol mulai marak menyusul era reformasi 1998 dan sejak itu banyak politisi yang pindah ke parpol baru hingga muncul istilah politisi kutu loncat. Wajar bila politisi yang mempunyai target politik besar di masa depan, mencari partai politik lebih besar untuk mewujudkan cita-citanya.
Namun di sisi lain, tindakan pindah-pindah parpol juga memunculkan pertanyaan mengenai loyalitas dan ideologi politiknya. Sebab belum tentu parpol baru yang dia incar mempunyai kesamaan ideologi dengan partai lama yang membesarkannya hingga sampai pada posisinya saat ini.
Praktik kutu loncat yang dilakukan oleh seorang kader utama, jelas bisa merugikan partai politik yang ditinggalkan, yaitu terputusnya rantai kaderisasi yang sudah dirintis sekian lama dan jaringan yang sudah dibangun.
"Di dalam kasus Dede Yusuf yang berniat pidah ke PD, jelas kontribusi PAN tidak bisa dianggap kecil. Kesuksesan dia di posisinya yang sekarang ini sebagai Wagub Jabar, sedikit banyak karena peran PAN juga," sambung Burhanudin.
Terganggunya rantai kaderisasi sebenarnya juga menghinggapi parpol yang menerima si politisi kutu loncat. Sebab kader-kader lama yang telah disiapkan, otomatis akan tertutup peluangnya untuk maju oleh masuknya politisi baru yang boleh jadi punya popularitas lebih tinggi.
"Di tingkat DPP PD, tentu masuknya Dede Yusuf akan disambut hangat. Tapi di DPD PD Jabar bisa jadi sebaliknya, sebab kader-kadernya yang berniat mencalonkan diri sebagai Gubernur Jabar kini tertutup peluangnya oleh Dede Yusuf," papar Burhanudin.
Posted in: Berita
0 komentar:
Posting Komentar