10.02
Abu Jundi
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap agar angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) segera disepakati, sehingga UU Pemilu bisa segera disahkan.
Dikhawatirkan bila polemik ini terus berlanjut maka tahapan Pemilu 2014 bisa terganggu. “Idealnya seluruh bentuk perundang-undangan pemilu, sedini mungkin harus bisa diselesaikan,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Hakim di DPR, Jakarta, Senin (18/7/2011).
Dalam rapat badan legislasi DPR beberapa waktu lalu, sembilan fraksi tetap ngotot pada pendirian masing-masing soal ambang batas parlemen. Fraksi Demokrat (4 persen), F-Golkar (5 persen), F-PDIP (5 persen), F-PKS (3-4 persen). Sementara Fraksi PAN, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura berharap ambang batas parlemen dipatok 2,5 persen.
PKS dalam pandangan Hakim mempunyai keinginan yang sama dengan fraksi yang lain, agar RUU Pemilu segera disahkan. Sehingga pada 2012 semua perangkat pemilu sudah terumuskan dan juga tersosialisasikan.
“Dengan demikian jika nanti ada judicial review di MK, semuanya sudah clear sebelum 2013, di mana tahapan, program, dan jadwal Pemilu sudah dimulai,” ungkapnya.
Selain fokus pada penentuan angka PT, Hakim mengaku partainya juga menaruh atensi tinggi kepada mekanisme penghitungan kursi di parlemen. “Simulasi Cetro perlu menjadi bahan pertimbangan. Prinsip adil tidak selalu harus sama rata, namun suara dihargai dengan harga yang sama. Jadi one man one vote,” tandasnya.
Penentuan angka PT akan menjadi ajang pertaruhan eksistensi partai-partai menengah dalam Pemilu 2014. Sebab apabila angka PT dipatok terlalu tinggi, maka peluang mereka bisa lolos ke Senayan akan kecil. Bagi partai yang tak bisa mengantarkan kadernya ke Senayan maka bisa dipastikan akan tereliminir dari pentas politik nasional.
Dikhawatirkan bila polemik ini terus berlanjut maka tahapan Pemilu 2014 bisa terganggu. “Idealnya seluruh bentuk perundang-undangan pemilu, sedini mungkin harus bisa diselesaikan,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Hakim di DPR, Jakarta, Senin (18/7/2011).
Dalam rapat badan legislasi DPR beberapa waktu lalu, sembilan fraksi tetap ngotot pada pendirian masing-masing soal ambang batas parlemen. Fraksi Demokrat (4 persen), F-Golkar (5 persen), F-PDIP (5 persen), F-PKS (3-4 persen). Sementara Fraksi PAN, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura berharap ambang batas parlemen dipatok 2,5 persen.
PKS dalam pandangan Hakim mempunyai keinginan yang sama dengan fraksi yang lain, agar RUU Pemilu segera disahkan. Sehingga pada 2012 semua perangkat pemilu sudah terumuskan dan juga tersosialisasikan.
“Dengan demikian jika nanti ada judicial review di MK, semuanya sudah clear sebelum 2013, di mana tahapan, program, dan jadwal Pemilu sudah dimulai,” ungkapnya.
Selain fokus pada penentuan angka PT, Hakim mengaku partainya juga menaruh atensi tinggi kepada mekanisme penghitungan kursi di parlemen. “Simulasi Cetro perlu menjadi bahan pertimbangan. Prinsip adil tidak selalu harus sama rata, namun suara dihargai dengan harga yang sama. Jadi one man one vote,” tandasnya.
Penentuan angka PT akan menjadi ajang pertaruhan eksistensi partai-partai menengah dalam Pemilu 2014. Sebab apabila angka PT dipatok terlalu tinggi, maka peluang mereka bisa lolos ke Senayan akan kecil. Bagi partai yang tak bisa mengantarkan kadernya ke Senayan maka bisa dipastikan akan tereliminir dari pentas politik nasional.
Sumber : Okezone.com
Posted in: Berita
0 komentar:
Posting Komentar