05.00
PKS Barsel
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera melakukan evaluasi total sistem kerja untuk menggenjot kinerja pemerintah.
Evaluasi ini dilakukan untuk menyikapi hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang menyatakan 50% instruksi presiden tidak dilaksanakan kementerian dan lembaga.
Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, secara sistem, Presiden sebenarnya memiliki instrumen sangat lengkap untuk memastikan kinerja pemerintah yang efektif.
“Dari sisi perencanaan ada Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bapennas) yang juga menjadi Kementerian. Belum lagi dari sisi koordinasi ada tiga kementerian koordinator (Kemenko),” tukas dia kepada wartawan di Jakarta, Minggu, (10/7/2011).
Mahfudz menyampaikan, dari sisi kontrol langsung, Presiden memiliki Sekretaris Kabinet yang strukturnya juga lengkap. Lalu dari sisi perbantuan tugas, Presiden memiliki Wakil Presiden. Ditambah lagi, kata dia, dari sisi evaluasi periodik ada UKP4 dan sejumlah Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk Presiden SBY untuk tugas-tugas khusus.
Jadi, Mahfudz menyampaikan, memang aneh jika sistem yang sangat lengkap tadi tidak bisa memastikan efektifitas kinerja pemerintahan. Dengan demikian, ada tiga hal yang harus dibedah.
Pertama, pertanyaannya apakah Presiden sebagai kepala eksekutif masih lemah dalam direction dan control? Kedua, sambung dia, apakah sistem organisasi dan birokrasi pemerintahan terlalu besar sehingga menjadi lamban? Atau ketiga, apakah memang kementerian dan lembaga yang kinerjanya lemah?
Dia mengemukakan, dengan demikian jika kinerja buruk secara kasuistis terjadi di kementrian dan lembaga tertentu, bisa dipastikan yang kesalahan ataupun kelemahan terjadi pada kementrian dan lembaga tersebut. Namun jika kasusnya merata, dia menyimpulkan, masalah terjadi pada pertanyaan kedua atau pertama.
“Untuk itu Presiden harus segera melakukan evaluasi menyeluruh sehingga bisa mengidentifikasi pokok pangkal masalahnya dan bisa dirumuskan solusi jitunya,” tutupnya
Evaluasi ini dilakukan untuk menyikapi hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang menyatakan 50% instruksi presiden tidak dilaksanakan kementerian dan lembaga.
Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, secara sistem, Presiden sebenarnya memiliki instrumen sangat lengkap untuk memastikan kinerja pemerintah yang efektif.
“Dari sisi perencanaan ada Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bapennas) yang juga menjadi Kementerian. Belum lagi dari sisi koordinasi ada tiga kementerian koordinator (Kemenko),” tukas dia kepada wartawan di Jakarta, Minggu, (10/7/2011).
Mahfudz menyampaikan, dari sisi kontrol langsung, Presiden memiliki Sekretaris Kabinet yang strukturnya juga lengkap. Lalu dari sisi perbantuan tugas, Presiden memiliki Wakil Presiden. Ditambah lagi, kata dia, dari sisi evaluasi periodik ada UKP4 dan sejumlah Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk Presiden SBY untuk tugas-tugas khusus.
Jadi, Mahfudz menyampaikan, memang aneh jika sistem yang sangat lengkap tadi tidak bisa memastikan efektifitas kinerja pemerintahan. Dengan demikian, ada tiga hal yang harus dibedah.
Pertama, pertanyaannya apakah Presiden sebagai kepala eksekutif masih lemah dalam direction dan control? Kedua, sambung dia, apakah sistem organisasi dan birokrasi pemerintahan terlalu besar sehingga menjadi lamban? Atau ketiga, apakah memang kementerian dan lembaga yang kinerjanya lemah?
Dia mengemukakan, dengan demikian jika kinerja buruk secara kasuistis terjadi di kementrian dan lembaga tertentu, bisa dipastikan yang kesalahan ataupun kelemahan terjadi pada kementrian dan lembaga tersebut. Namun jika kasusnya merata, dia menyimpulkan, masalah terjadi pada pertanyaan kedua atau pertama.
“Untuk itu Presiden harus segera melakukan evaluasi menyeluruh sehingga bisa mengidentifikasi pokok pangkal masalahnya dan bisa dirumuskan solusi jitunya,” tutupnya
Sumber : Okezone.com
Posted in: Berita
0 komentar:
Posting Komentar