09.12
PKS Barsel
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai kabar reshuffle kabinet melalui evaluasi di beberapa bidang Kementerian sengaja digulirkan untuk mengalihkan isu.
Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq menganggap, evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) terhadap beberapa kementerian yang kinerjanya dinilai tidak optimal sebagai pengguliran isu reshuffle oleh PD.
Dia mengemukakan, ide reshuffle yang digagas PD tersebut dipastikan akan menjadi isu panas dan kontroversial baru. Namun, pihaknya memprediksikan, isu ini akan menjadi isu sesaat dan tidak akan berujung kepada penyelesaian.
"Seperti biasa enggak jelas ujungnya. Paling-paling yang terjadi, adanya pengalihan isu dari kasus-kasus hukum yang sekarang sedang marak, ke isu reshuffle," tandas dia kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/7/2011).
Sebelumnya, Fraksi PD menyebut adanya beberapa pos-pos kementerian yang dianggap tidak berhasil dalam membantu kinerja Presiden saat ini.
Penilaian ini berangkat dari hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang menyatakan bahwa 50 persen Kementerian tidak memiliki performa yang bagus.
Kementerian-kementerian yang dianggap bermasalah dan perlu dilakukan perbaikan adalah kementerian yang mengurusi, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), penegakan hukum, kelautan dan perikanan, infrastruktur, energi, pertanian, dan perdagangan. Bidang lainnya yakni pada Energi dan Sumber Daya Mineral khususnya persoalan BBM pada aspek subsidi.
(Radi Saputro/Koran SI/ded)
Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq menganggap, evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) terhadap beberapa kementerian yang kinerjanya dinilai tidak optimal sebagai pengguliran isu reshuffle oleh PD.
Dia mengemukakan, ide reshuffle yang digagas PD tersebut dipastikan akan menjadi isu panas dan kontroversial baru. Namun, pihaknya memprediksikan, isu ini akan menjadi isu sesaat dan tidak akan berujung kepada penyelesaian.
"Seperti biasa enggak jelas ujungnya. Paling-paling yang terjadi, adanya pengalihan isu dari kasus-kasus hukum yang sekarang sedang marak, ke isu reshuffle," tandas dia kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/7/2011).
Sebelumnya, Fraksi PD menyebut adanya beberapa pos-pos kementerian yang dianggap tidak berhasil dalam membantu kinerja Presiden saat ini.
Penilaian ini berangkat dari hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang menyatakan bahwa 50 persen Kementerian tidak memiliki performa yang bagus.
Kementerian-kementerian yang dianggap bermasalah dan perlu dilakukan perbaikan adalah kementerian yang mengurusi, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), penegakan hukum, kelautan dan perikanan, infrastruktur, energi, pertanian, dan perdagangan. Bidang lainnya yakni pada Energi dan Sumber Daya Mineral khususnya persoalan BBM pada aspek subsidi.
(Radi Saputro/Koran SI/ded)
Posted in: Berita
0 komentar:
Posting Komentar